1. PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI

   Berikut ini adalah Prosedur Permohonan Informasi di Pengadilan.

   1. Prosedur Pelayanan Informasi di Pengadilan terdiri dari:
      • Prosedur Biasa; dan
      • Prosedur Khusus.
   2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
      • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
      • Informasi yang diminta bervolume besar;
      • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
      • Informasi yang diminta adalah Informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat izin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
   3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
      • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
      • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam daftar informasi publik dan sudah tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
      • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
      • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
2. BIAYA

   Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya fotokopi atau biaya cetak (print) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan biaya yang berlaku secara umum.

3. SALINAN DAN PEMBERIAN INFORMASI
   1. Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya.
   2. Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dalam hal informasi yang hendak disalin:
      • bervolume besar; atau
      • sedang dalam proses pembuatan.
   3. Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat lebih dari 3 (tiga) hari kerja, dengan mempertimbangkan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan informasi yang dimohonkan.
   4. Apabila ternyata biaya penyalinan lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan ke Pemohon.
4. KEBERATAN

   Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

   • pemohon ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik;
   • tidak tersedia informasi yang harus diumumkan;
   • permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;
   • pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan; atau
   • informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan ini.
5. PROSEDUR KEBERATAN
   • Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab (KPA) selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
   • Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan yang ditetapkan oleh KPA, maka keberatan diajukan ke penanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung.
   • Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.
6. PEMANFAATAN INFORMASI

   Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum.

7. SANKSI

   Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dijatuhi sanksi administratif.

Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik;
3. Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan.

A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu:

1. Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan:
   1. Profil Pengadilan (struktur organisasi, alamat/telepon/faksimili dan alamat situs, LHKPN Hakim/Panitera yang telah diverifikasi KPK, dll);
   2. Prosedur beracara di Pengadilan;
   3. Biaya penyelesaian perkara dan biaya hak kepaniteraan lain;
   4. Agenda sidang.
2. Informasi Terkait Hak Masyarakat:
   1. Hak masyarakat (hak bantuan hukum, biaya perkara cuma-cuma, dll);
   2. Prosedur pengaduan dugaan pelanggaran Hakim/Pegawai dan hak-hak pelapor).
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan:
   1. Ringkasan program/kegiatan Pengadilan (missal nama kegiatan, target, capaian, DIPA, dokumen negara lainnya, dll);
   2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
   3. Ringkasan Laporan laporan keuangan (termasuk rencana dan laporan realisasi anggaran).
4. Informasi Laporan Akses Informasi:
   Ringkasan laporan akses informasi (misal jumlah permohonan informasi yang diterima dan ditolak serta alasan penolakan).
5. Informasi Lain:
   Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan. Untuk Mahkamah Agung ada beberapa informasi lain yang wajib diumumkan:
   1. Informasi tentang Penerimaan Calon Hakim dan Pegawai;
   2. Peraturan Mahkamah Agung;
   3. Putusan;
   4. Laporan Tahunan.

B. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik

Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi:

1. Informasi Publik
   Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat:
   1. Nomor;
   2. Ringkasan Isi Informasi;
   3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
   4. Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi;
   5. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
   6. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
   7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan:
   1. Seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
   2. Buku register Perkara;
   3. Data statistik perkara;
   4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
   5. Laporan penggunaan biaya perkara.
3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan:
   1. Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai;
   2. Statistik penjatuhan hukuman disiplin;
   3. Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman;
   4. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian:
   1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung;
   2. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung;
   3. Hasil penelitian yang dilakukan.
5. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan:
   1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
   2. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;
   3. Profil Hakim dan Pegawai (Nama, riwayat pekerjaan/pendidikan dll);
   4. Data statistik kepegawaian;
   5. Anggaran Pengadilan dan laporan keuangannya;
   6. Surat menyurat pimpinan/pejabat Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
6. Informasi Lain:
   1. Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan Hakim/Pegawai;
   2. Pihak berperkara/kuasanya dapat meminta informasi Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang diajukan dalam sidang;
   3. Informasi lain yang dinyatakan terbuka dalam putusan Komisi Informasi atau putusan Pengadilan yang telah inkrach.

C. Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. DP3/evaluasi kinerja individu hakim/pegawai;
4. Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim/pegawai;
5. Identitas Hakim/Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen proses mediasi di Pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
8. Seluruh/bagian tertentu dari informasi lain yang tidak disebutkan secara tegas sebagai informasi yang wajib diumumkan atau dapat diakses publik, yang jika dibuka (setelah melalui proses uji konsekuensi), dianggap akan membawa konsekuensi negatif sebagai berikut :
9. Menghambat proses penegakan hukum;
10. Menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;
11. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
12. Mengungkapan kekayaan alam Indonesia;
13. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
14. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
15. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
16. Mengungkap rahasia pribadi;
17. Merugikan secara serius proses penyusunan kebijakan (khusus permintaan informasi berupa memo atau surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang sifatnya dirahasiakan);
18. Melanggar Undang-undang (yakni dalam hal undang-undang tertentu secara tegas menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi rahasia).

Biaya untuk memperoleh salinan informasi diatur sebagai berikut:

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya perolehan informasi terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotocopy) informasi yang dimohonkan serta biaya trasnpprtasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
3. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan pengadaan.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil trasnportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).